Pesisir Barat, transsumateratv.com - Akhirnya ketua Partai PKP angkat bicara terkait pengerjaan Proyek Provinsi dengan pekerjaan penguatan tebing sungai Way Melesom Pekon Bambang, Pagar Dalam, Kecamatan Lemong, kabupaten Pesisir Barat, diduga begitu banyak kejanggalan dan tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan tersebut, kemis (8/12/2022).
Pekerjaan proyek beronjong sepanjang 372 meter dari titik pekerjaan lama sampai dengan Jembatan Way Melesom banyak menggunakan material batu yang justru diambil dari sekitar lokasi Selain itu, setelah di teliti lebih lanjut ternyata, banyak ditemukan rongga kosong di sebabkan oleh pemakaian batu berbentuk bulat.
Yovi Apri anza Ketua Partai keadilan dan persatuan (PKP) Pesisir Barat, sangat menyayangkan akan sembrono nya pekerjaan tersebut yang menelan anggaran begitu besar namun, melihat spesifikasi dari pekerjaan tersebut jauh dari kata standar. seharusnya Brojong itu memakai LC lantai kerja yang baik agar hasilnya tidak jelek.
"Nanti saya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait bagian SDA terkait dengan pekerjaan ini yang sangat janggal dikerjakan oleh pihak rekanan.
kasihan para kontraktor disalahkan oleh masyarakat sekitar lokasi karena perencaan pengerjaan proyek serta pengawasan tidak stanby,"ujar ketua PKP Pesibar Yovi.
Selain akan berpengaruh terhadap nama baik PU bagian SDA Provinsi, dan tentunya secara tidak langsung akan membuat citra Pemprov Lampung dimata masyarakat pesisir Barat akan negatif.
"insyaallah dalam waktu dekat ini saya akan berkoordinasi dengan pihak terkait juga Inspektorat Provinsi, kebetulan disana banyak juga yang pejabat yang kita kenal, apakah tim PPK nya telah mengetahui akan hal pekerjaan ini atau pihak pemborong yang kurang mematuhi aturan yang ada," ucapnya.
Disaat jajaran media online mencari informasi di area lokasi proyek tersebut, selalu di halang halangi oleh saudara tanwir selaku pengawas proyek dengan berbagai alasan, Salah satunya alasan beliau mengganggu para pekerja yang sedang bekerja.
"Setelah berita mencuat jadi kosumsi publik barulah dipasang plang proyek tersebut seolah olah sudah terpasang dari awal,"ujar salah satu anggota.
"Yang jelas kami akan kawal terus permasalahan ini bila perlu kita akan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Kajati Lampung apabila masyarakat penerima manfaat tidak dilayani dengan baik maka akan muncul upaya berikutnya yaitu Kejagung, pungkasnya".
*(Lukman)
