Baturaja, transsumateratv.com- Gerakan aksi damai dihalaman gedung DPRD kabupaten Ogan Komering Ulu hari ini yang dioratori oleh beberapa tokoh dan pemuda menyatakan sikap agar Pengangkatan ( PJ ) Bupati OKU sesuai aturan yang benar guna mengisi kekosongan kursi Bupati OKU periode 2020 – 2024, Senin(5/4/2021).
Dalam aksinya mereka menyatakan sikap tidak setuju dengan penunjukan pejabat sementara yang masih ada hubungan keluarga dari mantan bupati yang sebelumnya karena dianggap bisa melanggengkan kekuasaan yang oligarki dan nepotisme serta KKN. Meminta pada DPRD OKU untuk menampung, menyampaikan aspirasi dan suara rakyat serta mahasiswa di OKU menolak dengan keras adanya nama – nama yang diusulkan dan akan ditetapkan oleh gubernur untuk menjadi ( PJ ) Bupati OKU yang merupakan hasil kongkalingkong, intervensi, dinasty dan oligarki serta menginginkan ( PJ ) Bupati yang memang memenuhi aturan yang ada dan harus sosok yang berkomitmen untuk memajukan OKU”, Ucap A.Syukri Kholil dalam orasinya.
Pernyataan sikap masyarakat kabupaten OKU terhadap pengangkatan dan penetapan Pejabat ( PJ ) Bupati OKU
1.Prosesnya hendaklah sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik ( AUPB )
2.Tidak ada rekayasa dan akal – akalan untuk mengakomodir kepentingan oligarki kekuasaan yang sarat nepotisme
3.Menolak Pejabat ( PJ ) Bupati OKU yang berpotensi melanggengkan kekuasaan yang KKN dan berbau politik dinasti yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif di kabupaten OKU dan ditanda tangani oleh A.syukri Kholil, Eko Sungkono, Hipzin, Dodi Irawan ( BEM-F FISIF UNBARA ), Rendi ( HMI ), Edo ( GMNI ), Garsubi.
Gerakan aksi damai yang mengatas namakan Masyarakat OKU itu dikomentari oleh salah satu tokoh atau Pimpinan Media Koran One Udin Arianto, “Pengumpulan masa aksi damai tersebut diduga direncanakan secara teratur dan masif oleh oknum – oknum yang menyusun rencana gerakan aksi damai tersebut dan masa yang datang juga diduga dikordinator serta dibayar dalam beberapa kali pertemuan pada malam hari disalah satu hotel atau Rumah Makan di Baturaja".
Gerakan tersebut tidak terlepas indikasi perebutan kursi kekuasaan kabupaten OKU, dimana Bupati terpilih meninggal dunia serta Wakil Bupati masih tersangkut dalam proses penyidikan hukum,
ah Makan di Baturaja. Gerakan tersebut tidak terlepas indikasi perebutan kursi kekuasaan kabupaten OKU, dimana Bupati terpilih meninggal dunia serta Wakil Bupati masih tersangkut dalam proses penyidikan hukum, menurut saya siapa pun Bupati disahkan dan dilantik, masyarakat OKU tetap menerima guna membangun kabupaten OKU secara merata, jangan seolah ada pembedaan, masyarakat dipetak – petak sebab semua masyarakat di Baturaja ini adalah warga OKU dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama, pungkasnya
Mengumpulkan masa seperti itu seharusnya tidak boleh sebab saat ini pandemi covid – 19 Corona belum tuntas, apakah pihak – pihak berwenang sudah mengizinkan sesuai aturan dan protokol kesehatan, kalau belum artinya hal ini bisa ditindak lanjuti melanggar protokol kesehatan dan pihak berwenang harus melakukan penyidikan terhadap siapa saja yang sebagai biang atau pun kordinator yang bertanggung jawab atas berkumpul masa dihalaman DPRD kabupaten OKU, disinyalir ada kepentingan politik untuk menolak salah satu bakal calon bupati OKU serta ditunggang Elite Politik, pertanyaannya apakah benar masa yang datang bergerak dari hati nurani mereka. tutup (Mawan)
